KABARTASELA.ID, PARIS — Gelombang unjuk rasa massal yang melanda berbagai wilayah di Prancis berakhir dengan kerusuhan hebat pada akhir pekan lalu. Aksi yang semula digagas untuk memprotes lonjakan biaya hidup, rendahnya standar upah, dan pemangkasan layanan publik tersebut berubah menjadi aksi pembakaran serta penjarahan fasilitas umum di sejumlah titik strategis.
Kawasan ibu kota, Paris, menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Berdasarkan laporan Viory pada Senin (19/10/2026), kebakaran hebat melanda puluhan toko, restoran, dan kendaraan warga di sekitar kawasan alun-alun Place de la Republique sejak Sabtu (17/10). Asap pekat membubung tinggi saat tim pemadam kebakaran berusaha memadamkan kobaran api dari bangunan yang menjadi sasaran perusakan kelompok demonstran.
Guna meredam eskalasi bentrokan, aparat kepolisian Prancis mengerahkan armada meriam air dan melontarkan gas air mata dalam jumlah besar. Pelepasan gas air mata tersebut turut melumpuhkan aktivitas layanan publik, salah satunya stasiun bawah tanah Metro Paris yang dipenuhi kepulan asap pekat. Sejumlah penumpang, termasuk kalangan lanjut usia, mengalami sesak napas berat dan berupaya melindungi diri menggunakan masker darurat di dalam gerbong kereta.
Aksi nasional ini berakar dari demonstrasi pelajar pada September lalu yang menuntut penyelesaian atas krisis kekurangan guru, penurunan kualitas gedung sekolah, serta pemangkasan anggaran pendidikan. Isu tersebut kemudian meluas dan bertransformasi menjadi gelombang aksi serikat buruh, kalangan mahasiswa, hingga kelompok 'Rompi Kuning' (Yellow Vest) yang menuntut peningkatan daya beli masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat total partisipasi aksi secara nasional mencapai 550.000 demonstran, dengan 110.000 di antaranya terpusat di Paris. Di sisi lain, pihak inisiator demonstrasi menyatakan jumlah massa aksi menembus 800.000 orang di seluruh penjuru negeri.
Menyikapi aksi pembakaran dan bentrokan yang memicu ratusan penangkapan tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kecaman terbuka melalui platform media sosial X. Macron menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang terhadap aksi vandalisme dan kekerasan fisik.
"Mereka yang melakukan perusakan, menyerang kantor prefektur maupun tempat usaha, bahkan menjarah balai kota kita, akan dituntut dan dihukum,"
Otoritas keamanan Prancis memastikan proses hukum terhadap seluruh perusuh tetap berjalan sembari menempatkan personel gabungan guna memulihkan stabilitas di area-area terdampak kerusuhan.
