SINGAPARNA, KABAR TASELA – Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), Gerakan Pendukung Presiden Prabowo (GEMP4R), dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan persatuan, ketertiban, serta kedewasaan dalam berdemokrasi. Seruan ini disampaikan menyikapi dinamika politik nasional yang kian berkembang pada Senin (24/8/2026).
Pernyataan sikap bersama tersebut ditegaskan dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Dewi Asri, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Aliansi menilai bahwa ruang demokrasi tetap memerlukan kritik dan pengawasan publik, tetapi seluruh penyampaian aspirasi hendaknya berada di jalur konstitusional serta terhindar dari gesekan massa.
Demokrasi Bertanggung Jawab dan Menjaga Stabilitas
Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, Farhan Abdul Azis, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional rakyat yang dilindungi undang-undang. Kendati demikian, pelaksanaan hak tersebut wajib disertai rasa tanggung jawab demi menjaga stabilitas nasional dan daerah.
“Kami hadir bukan untuk membungkam kritik atau menutup ruang aspirasi. Demokrasi memang membutuhkan kritik dan pengawasan. Namun, aspirasi jangan sampai ditunggangi provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat,” ujar Farhan di Singaparna, Senin (24/8/2026).
Farhan menyoroti pentingnya keharmonisan di tingkat pusat maupun daerah. Dinamika di Ibu Kota Jakarta, menurut dia, berpengaruh langsung terhadap kondisi stabilitas di daerah. Oleh karena itu, penyelesaian setiap persoalan disarankan menggunakan jalur audiensi, musyawarah, dan dialog dengan pihak legislatif maupun pemerintah, ketimbang pengerahan massa secara masif.
Menjaga Etika Berdemokrasi dan Ruang Dialog Inklusif
Senada dengan Farhan, Ketua DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM) Hadis Munawir menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyuarakan pendapat serta menghormati pemerintah yang sah (ulil amri) demi kemaslahatan bersama.
Hadis menjelaskan, sikap menghormati pemerintah bukan berarti bersikap apatis atau membenarkan seluruh kebijakan tanpa evaluasi.
“Ketaatan kepada pemerintah yang sah harus berjalan beriringan dengan kontrol sosial dan nasihat yang konstruktif. Kritik harus disampaikan dengan adab, ilmu, argumentasi, dan solusi, bukan dengan narasi yang memicu konflik horizontal,” tutur Hadis.
Ia juga menyinggung dinamika penyampaian aspirasi di sejumlah daerah, seperti yang terjadi di Pati. Pemerintah diharapkan terus membuka ruang dialog yang inklusif agar keresahan warga terakomodasi secara bijak tanpa menimbulkan ketegangan berkepanjangan.
Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Ekonomi Kerakyatan
Selain isu stabilitas politik dan kebangsaan, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi program-program strategis pemerintah pusat di daerah. Poin utama yang dikawal antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Memastikan pelaksanaan berjalan transparan, berkualitas, dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Mendorong percepatan dan penguatan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di tingkat tapak.
Farhan menambahkan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh berhenti pada data statistik semata, melainkan harus menyentuh lapisan bawah secara langsung.
“Pembangunan ekonomi harus dirasakan langsung oleh pedagang pasar, pelaku UMKM, petani, hingga masyarakat desa. KDMP harus dikelola secara profesional dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu,” tegas Farhan.
Mengakhiri pernyataan sikapnya, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya mengajak generasi muda, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat Priangan Timur untuk terus menjadi perajut persatuan dan penjaga kondusivitas wilayah.
