KABARTASELA.ID, Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Langkah pemecatan ini dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian antara laporan resmi kondisi irigasi dengan kenyataan kekeringan di lahan pertanian warga.
Keputusan keras tersebut diambil usai Menteri PU melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Sabtu (26/9) ke tiga wilayah di Jawa Barat, yakni Desa Karangharja di Kabupaten Bekasi, Desa Sukatani di Kabupaten Karawang, serta Desa Kedongdong di Kabupaten Cirebon. Pejabat yang terancam dicopot meliputi Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) SDA, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
Dody menyatakan Surat Keputusan (SK) Pencopotan akan ditandatangani pada Senin (28/9) dan dipastikan berlaku paling lambat Rabu (30/9).
"Pasti direktur Unit Pengelola Irigasi (BOP) saya copot, enggak mungkin enggak. Kepala Balai juga saya copot. Kasatker dan PPK saya copot, udah pasti itu,"
Dody menjelaskan bahwa sistem pemantauan digital atau dashboard internal Ditjen SDA menunjukkan status aman tanpa indikator merah. Jajaran teknis bahkan memberikan laporan bahwa irigasi telah berhasil menyalurkan air ke tambahan 73 ribu hektare sawah untuk menghindar dari ancaman gagal panen (puso).
Namun, peninjauan langsung di lapangan mengungkap fakta sebaliknya. Dody menemukan masih terdapat area persawahan seluas 1.000 hektare dan 400 hektare yang alami kekeringan.
"Demi Allah enggak ada yang merah (di data dashboard). Bahkan saya tanya terakhir kemarin, sebelum jalan, 'Gimana Pak Dirjen?', (dijawab) 'Kita sudah bisa mengairi 73 ribu hektare sawah tambahan. Kalau tidak kita airi, akan puso, Pak.' Tapi buktinya, ada 1.000 hektare masih kering, 400 hektare juga masih kering,"
Menteri PU menyayangkan laporan yang tidak akurat dari oknum pejabat teknis selama hampir dua tahun belakangan. Padahal menurut penilaiainnya, penanganan kekeringan di lokasi peninjauan sebenarnya tidak memerlukan rekayasa teknis yang rumit.
Di beberapa lokasi, pasokan air sungai masih tersedia dengan jarak hanya sekitar 2 kilometer dari lahan sawah. Seperti di Desa Kedongdong, Cirebon, lahan pertanian seluas hampir 400 hektare sebetulnya bisa tertolong hanya dengan pengadaan pompa listrik serta penambahan selang atau pipa PVC menuju saluran sekunder maupun tersier.
"Ini bukan masalah yang complicated. Masalahnya mau dikerjakan atau tidak. Mau tidak teman-teman PPK, Kasatker, Kepala Balai turun melihat masalah dengan petani,"
