KABARTASELA.ID, JAKARTA — Langkah perombakan jajaran Kementerian Keuangan kembali menghadirkan dinamika baru. Mantan Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman, yang sebelumnya sempat diberhentikan dari jabatannya pada April 2026 lalu, kini kembali ke jajaran elite kementerian setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Penunjukan tersebut disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pada kesempatan yang sama, Presiden turut melantik Nurkholisoh Ibnu Amman untuk mengemban posisi serupa guna mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Setibanya di Kantor Kemenkeu pascapelantikan, Luky secara terus terang mengutarakan pergulatan perasaannya setelah sempat menepi beberapa bulan dari roda birokrasi fiskal.
"Kalau ditanya perasaan, saya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya, berat yang pasti ya, Pak Menteri. Kemarin saya ada masa hibernasi, Pak Menteri,"
Luky menegaskan bahwa dirinya bersama Nurkholisoh tidak mengusung program kerja pribadi, melainkan fokus mendukung penuh agenda Presiden dan Menteri Keuangan. Ia membeberkan tiga target mendesak yang segera dieksekusi Kemenkeu menjelang akhir tahun anggaran berjalan.
"Satu, bagaimana kita menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Enggak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Yang kedua, bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Terakhir, bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform, transformasi,"
Kepercayaan kembali yang diemban Luky ditopang pengalaman birokrasi panjang di Kemenkeu sejak 1995. Kariernya berakar di Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai jabatan manajerial sebelum dipercaya memimpin Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Pada 2011, ia menjabat Plt Kepala Pusat Kebijakan APBN dan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal, lalu menjabat Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan pada 2015.
Kariernya semakin menanjak saat ditunjuk menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara serta Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada 2017. Selanjutnya, ia memegang amanah sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan pada 2022 hingga diangkat sebagai Dirjen Anggaran pada Mei 2025, di samping pengalamannya sebagai Dewan Komisioner ex-officio di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
